LINGKARSOLO, SEMARANG – Kota Surakarta menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah setelah berhasil meraih penghargaan pada kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk tingkat kota. Penghargaan ini menegaskan konsistensi Surakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (27/4/2026), yang dipimpin langsung Gubernur Ahmad Luthfi dan diikuti unsur Forkopimda, ASN, serta masyarakat.
Penghargaan diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Budi Murtono.
Capaian Surakarta dinilai tidak lepas dari keberhasilannya menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Konsistensi ini juga membuat Surakarta sebelumnya mendapat apresiasi dalam agenda peringatan yang digelar beberapa hari sebelumnya.
Dalam amanatnya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa otonomi daerah harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kemandirian fiskal menjadi kunci utama keberhasilan daerah.
“Kemandirian fiskal tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi antardaerah dan dukungan semua pihak,” ujar Luthfi.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi wilayah. Kawasan seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, Banyumas Raya, Muria Raya, hingga Semarang Raya disebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Namun demikian, Luthfi mengingatkan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi akan tetap berperan sebagai koordinator agar pembangunan antarwilayah tetap selaras.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Provinsi hadir untuk memastikan pembangunan berjalan merata,” katanya.
Selain itu, perubahan pola pelayanan publik juga menjadi perhatian. Ia menilai birokrasi harus beralih dari pendekatan administratif menjadi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelayanan publik tidak lagi hanya urusan administrasi. Harus berorientasi pada manfaat nyata, karena ASN adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar setiap program benar-benar berdampak.
“Tidak boleh ada pemborosan. Semua kegiatan harus memberi dampak langsung,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur turut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah adalah momentum untuk memperkuat komitmen memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian kutipan sambutan tersebut.
Selain Surakarta, sejumlah daerah lain juga menerima penghargaan. Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, pada kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kebumen.
Adapun pada kategori SPM tingkat kota, penghargaan diraih Kota Magelang dan Kota Semarang. Seluruh capaian tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Jawa Tengah.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Redaktur : Silvia Agnes
