LINGKARSOLO, SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penataan kembali kawasan City Walk di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Penataan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ruang pejalan kaki, aktivitas usaha, serta kebutuhan parkir di kawasan pusat kota tersebut.
City Walk yang dibangun sejak tahun 2007 awalnya difungsikan sebagai jalur pedestrian sekaligus ruang publik yang terintegrasi dengan jalur kereta di koridor Jalan Slamet Riyadi. Namun dalam perkembangannya, kawasan ini tumbuh menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi karena banyaknya kafe, restoran, dan tempat usaha yang berdiri di sekitarnya.
Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, muncul persoalan baru. Sebagian area City Walk digunakan untuk parkir kendaraan maupun penempatan meja dan kursi kafe. Kondisi tersebut dinilai mulai mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melintas di jalur pedestrian.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufiq Muhammad, menjelaskan bahwa parkir di area City Walk sebenarnya masih diperbolehkan, namun harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kendaraan hanya boleh diparkir di sela-sela pohon dan tidak melewati marka kuning yang sudah dibuat.
“Untuk sepeda motor maksimal satu saf, sedangkan mobil harus menyesuaikan ruang yang ada di antara pohon,” ujarnya dalam forum diskusi transportasi di kantor Dishub Surakarta.
Aturan tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak tahun 2020. Kebijakan itu dibuat untuk mendukung aktivitas usaha di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi tanpa menghilangkan fungsi utama City Walk sebagai jalur pejalan kaki.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kota juga membentuk tim pengawasan yang bertugas menertibkan pelanggaran di lapangan. Tim ini memantau penggunaan ruang City Walk, baik oleh juru parkir maupun pelaku usaha.
Dishub Surakarta mencatat, penertiban yang dilakukan selama dua hingga tiga bulan terakhir mulai menunjukkan hasil. Keluhan masyarakat terkait penggunaan ruang pedestrian di kawasan tersebut mulai berkurang.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, juga mendorong penerapan konsep park and ride untuk mengurangi kepadatan kendaraan di pusat kota. Melalui skema ini, kendaraan pribadi akan diparkir di lokasi tertentu di pinggiran kota, kemudian pengunjung melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus atau transportasi umum menuju pusat kota.
Pemerintah kota juga membuka peluang kerja sama dengan masyarakat yang memiliki lahan di pusat kota untuk dijadikan kantong parkir tambahan.
Selain membahas penataan parkir, forum diskusi transportasi tersebut juga menyoroti keberlanjutan layanan transportasi umum, khususnya Batik Solo Trans (BST). Pemerintah kota tengah mengkaji berbagai strategi pembiayaan, termasuk pemanfaatan ruang iklan pada halte maupun armada bus untuk menambah pendapatan operasional.
Ke depan, integrasi transportasi di kawasan Solo Raya juga diusulkan, termasuk kerja sama dengan layanan KRL serta penerapan tiket berlangganan bagi pelajar dan wisatawan.
Redaktur : Silvia Agnes
