LINGKARSOLO, SEMARANG – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengikuti Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Semarang, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah dalam menangani kemiskinan agar program yang dijalankan lebih terarah.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Lantai VI/A Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 127–133, Semarang. Pertemuan melibatkan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.
Kegiatan dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah dan diikuti para wakil bupati maupun wakil wali kota bersama kepala Bappeda masing-masing daerah.
Sejumlah materi dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kondisi kemiskinan di Jawa Tengah, kebijakan penanggulangan kemiskinan, hingga penyusunan lokasi prioritas. Pembahasan itu diarahkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang menyesuaikan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah turut menyampaikan materi mengenai arah kebijakan dan kondisi kemiskinan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan mengenai pentingnya koordinasi antarpemerintah dalam menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan.
DTSEN Jadi Bagian Penting Perencanaan
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu perhatian dalam rakor tersebut. Data sosial ekonomi dinilai diperlukan untuk membantu pemerintah menentukan program dan sasaran berdasarkan kondisi masyarakat yang terukur.
Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan materi terkait tata kelola dan pemanfaatan DTSEN. BPS Provinsi Jawa Tengah juga memaparkan penggunaan indikator sosial ekonomi dan DTSEN dalam mendukung perencanaan program.
Penggunaan data terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun intervensi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi dapat diperkuat mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Bagi Pemerintah Kota Surakarta, kehadiran Astrid menjadi bagian dari upaya mengikuti penyelarasan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat Jawa Tengah.
Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten dan kota mendapatkan gambaran mengenai kebijakan provinsi, pemanfaatan data sosial ekonomi, serta lokasi yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan.
Rakor TKPK Jawa Tengah 2026 berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Agenda meliputi laporan penyelenggaraan, arahan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pemaparan materi narasumber, serta sesi tanya jawab.
Redaktur : Silvia Agnes
