LINGKARSOLO, SURAKARTA – Upaya menjaga keamanan pangan di Kota Surakarta terus diperkuat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surakarta memulai langkah strategis melalui Forum Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan yang digelar di Gedung Praja Wangi Balai Kota Surakarta, Selasa 14 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman atau Germas SAPA. Program tersebut tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga langsung menyasar titik-titik yang dinilai rawan untuk dijadikan percontohan.
Beberapa lokasi ditetapkan sebagai fokus utama. Kelurahan Jagalan diarahkan menjadi Desa Pangan Aman. Sementara Pasar Jongke didorong menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Selain itu, tiga sekolah juga dilibatkan, yakni SMP Negeri 1 Surakarta, SMK Negeri 6 Surakarta, dan MAN 1 Surakarta.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat dari berbagai lapisan. Mulai dari lingkungan warga, pelaku usaha, hingga siswa sekolah, semua diajak berperan dalam menjaga kualitas pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta juga menerima penghargaan tingkat nasional. Kota Solo berhasil meraih peringkat dua dalam program Kabupaten/Kota Pangan Aman Nasional Tahun 2025.
Ditemui seusai kegiatan, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyampaikan apresiasi atas peran Badan POM dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Solo. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPOM yang sudah melakukan pengawasan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pangan di Solo tetap terjaga,” ujar Respati Ardi.
Menurutnya, posisi Solo sebagai kota wisata dan kuliner membuat aspek keamanan pangan menjadi sangat penting. Banyaknya pedagang dan perputaran makanan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.
“Solo ini kota wisata dan kuliner, jadi kita harus benar-benar menjaga keamanan pangan supaya tidak menimbulkan masalah ke depan,” lanjutnya.
Meski berhasil meraih posisi kedua, Pemkot Surakarta mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur keamanan pangan.
Respati menegaskan, pihaknya akan segera mengusulkan pembentukan perda tersebut ke DPRD sebagai langkah penguatan regulasi.
“Ke depan kami akan mengusulkan perda terkait peredaran pangan dan kesehatan hewan agar pengawasan bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Selain itu, langkah lanjutan juga akan dilakukan melalui Satpol PP. Petugas akan digerakkan untuk memberikan himbauan terkait larangan hewan ternak masuk ke tempat pembuangan akhir.
Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus hewan ternak, terutama sapi, yang ditemukan dalam kondisi sakit. Pemerintah ingin memastikan kondisi tersebut tidak berdampak pada keamanan pangan masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Kota Surakarta optimistis dapat meningkatkan peringkat di tingkat nasional. Sinergi antara pemerintah, BPOM, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga kualitas pangan sekaligus mendukung sektor pariwisata.
Redaktur : Silvia Agnes
