LINGKARSOLO, SURAKARTA – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Surakarta tahun 2025 yang mencapai Rp213,08 miliar menjadi sorotan utama dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD di DPRD Surakarta.
Besarnya sisa anggaran tersebut dipertanyakan sejumlah fraksi karena terjadi di tengah masih adanya kebutuhan pembangunan, peningkatan layanan publik, serta program daerah yang perlu diperkuat. DPRD meminta Pemerintah Kota Surakarta menjelaskan penyebab anggaran belum terserap secara optimal.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Surakarta dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan laporan Pemerintah Kota Surakarta, belanja daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,347 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp2,120 triliun atau 90,35 persen. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belanja modal yang hanya terealisasi 80,84 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya SILPA sebesar Rp213,08 miliar pada akhir tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardianto menyampaikan nota penjelasan pertanggungjawaban APBD 2025. Ia juga menyebut Pemerintah Kota Surakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.
“Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Respati.
Selain persoalan SILPA, DPRD juga mencermati capaian pendapatan daerah. APBD Kota Surakarta tahun 2025 menargetkan pendapatan sebesar Rp2,237 triliun dengan realisasi Rp2,224 triliun atau 99,40 persen.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp935,35 miliar hanya terealisasi Rp911,15 miliar atau 97,41 persen.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tingginya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi. Menurut fraksi tersebut, anggaran yang sudah direncanakan seharusnya dapat dimanfaatkan lebih maksimal agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
PSI juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang dinilai berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mempertanyakan penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. PKS menegaskan keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana APBD memberikan manfaat bagi warga.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai komposisi SILPA, program yang belum terealisasi, hingga berbagai catatan lain dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
Meski memberikan sejumlah catatan, seluruh fraksi DPRD Surakarta tetap mendukung pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Pemerintah Kota Surakarta selanjutnya akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
Redaktur : Silvia Agnes
