LINGKARSOLO, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun berbagai langkah penghematan energi, sambil menunggu terbitnya surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Sejumlah skema sudah disiapkan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan resmi. “Kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat,” ujarnya usai kegiatan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).
Meski belum ada keputusan final, Pemprov Jateng tidak tinggal diam. Beberapa opsi sudah mulai dihitung dan dikaji, termasuk kebijakan penggunaan transportasi ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
Salah satu wacana yang mencuat adalah ajakan untuk bersepeda ke kantor. Selain itu, penggunaan kendaraan umum juga menjadi bagian dari skema efisiensi energi yang tengah dipertimbangkan.
“Kita sudah kalkulasi, nanti di hari tertentu ASN bersama bupati dan wali kota akan naik sepeda ke kantor,” kata Luthfi.
Tak hanya itu, opsi kerja dari rumah atau work from home (WFH) juga masuk dalam pembahasan. Namun, penerapannya masih menunggu hasil kajian lebih lanjut.
“WFH-nya juga sama, masih dikaji. Nanti akan disesuaikan setelah edaran resmi keluar,” jelasnya.
Di sisi lain, Jawa Tengah disebut sudah memiliki modal awal dalam mendukung efisiensi energi. Salah satunya melalui program desa mandiri energi yang jumlahnya mencapai ribuan.
“Provinsi Jawa Tengah sudah punya sekitar 2.500 desa mandiri energi, itu nanti kita maksimalkan,” ungkap Luthfi.
Selain itu, pemanfaatan energi gas melalui BUMD juga menjadi bagian dari strategi yang sudah berjalan. Penggunaan energi alternatif tersebut dinilai dapat membantu menekan konsumsi energi konvensional di beberapa wilayah.
Pemerintah provinsi menegaskan, seluruh skema yang disiapkan masih dalam tahap perhitungan dan akan disosialisasikan setelah ada kejelasan dari pemerintah pusat. Target penghematan energi pun belum ditentukan secara pasti karena masih dalam proses pengkajian.
“Begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap,” tegas Luthfi.
Redaktur : Silvia Agnes
