LINGKARSOLO, SURAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan nasional kini mulai mendapat perhatian serius di tingkat daerah, termasuk di Kota Solo. Pemerintah menegaskan, program ini pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat luas, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Walikota Solo, Respati Ardi menyampaikan bahwa keberadaan MBG tidak bisa dihindari. Program ini harus tetap berjalan, meski di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan.
“MBG kita ketahui bersama adalah program nasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang benar-benar menerima manfaat adalah anak-anak kita, warga kita, saudara-saudara kita,” ujarnya.
Seiring dengan aturan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah kini diminta lebih aktif mengawal pelaksanaan MBG. Bahkan, akan ada langkah khusus untuk memperkuat pengawasan melalui restrukturisasi sistem yang melibatkan banyak pihak.
Ke depan, pengelolaan MBG di Solo tidak lagi berjalan seperti biasa. Akan ada penataan ulang dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, hingga perangkat wilayah seperti camat, lurah, dan kelompok masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.
“Ke depan kita akan restrukturisasi keterlibatan MBG, termasuk kepolisian, TNI, kejaksaan, camat, lurah, dan pokmas. Harapannya supaya kita bisa membedakan, mana MBG yang bagus dan mana yang hanya dimainkan oknum,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membuat sistem klasterisasi untuk menilai kualitas pelaksanaan MBG di lapangan. Program yang berjalan baik akan dikategorikan positif, sementara yang bermasalah akan ditandai dan dievaluasi.
Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait intervensi dari pusat. Seluruh kebijakan tetap mengedepankan koordinasi dengan daerah. Bahkan, komunikasi dengan pemerintah pusat disebut sudah berjalan intensif untuk memperbaiki sistem MBG.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada dampak MBG terhadap pasar tradisional. Dari hasil kunjungan ke beberapa pasar, ditemukan keluhan pedagang terkait menurunnya permintaan barang tertentu.
“Setiap saya ke pasar, seperti di Mojosongo dan Nusukan, banyak pedagang mengeluh. Mereka bilang gara-gara MBG jadi sulit jualan, karena pasokan diambil dari luar,” ungkapnya.
Masalah ini diduga muncul akibat adanya oknum yang memanipulasi rantai pasok dan tidak melibatkan pedagang lokal. Untuk itu, pemerintah akan mendorong agar kebutuhan MBG sebagian besar dipenuhi dari pasar tradisional.
Langkah konkret yang akan diterapkan adalah kewajiban minimal 20 hingga 30 persen bahan MBG harus dibeli dari pasar lokal. Dengan cara ini, diharapkan program MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedagang kecil di Solo.
Redaktur : Silvia Agnes
