LINGKARSOLO, SURAKARTA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mulai terasa dampaknya di lapangan. Sejak pagi hingga malam hari, antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite terlihat mengular di sejumlah SPBU Soloraya. Sebaliknya, antrean di pengisian Pertamax tampak jauh lebih sepi dan pada waktu tertentu bahkan nyaris kosong. Kondisi ini muncul setelah harga Pertamax resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.
Perbedaan harga yang cukup signifikan membuat sebagian pengendara memilih beralih ke BBM yang lebih terjangkau. Akibatnya, volume pembelian Pertalite meningkat dan menyebabkan antrean lebih panjang dibanding hari-hari sebelumnya.
Selain Pertamax yang kini dibanderol Rp16.250 per liter, Pertamina juga menetapkan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Green 95 Rp17.000 per liter, serta Pertamax Turbo Rp20.750 per liter.
Fenomena pergeseran konsumsi BBM ini menjadi perhatian masyarakat maupun sejumlah kalangan karena berpotensi meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi.
Menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta tetap berjalan normal dan tidak akan terganggu.
Menurut Respati, Pemkot Surakarta telah menyiapkan langkah efisiensi penggunaan energi dan bahan bakar jauh sebelum kebijakan kenaikan harga diberlakukan. Program tersebut diterapkan untuk menjaga operasional pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami memastikan, kami memiliki konsep efisien bahan bakar, efisien energi yang sudah kita terbitkan sejak satu bulan yang lalu. Dan kami mengedepankan fasilitas pelayanan publik, kami memastikan tidak ada pelayanan masyarakat yang terganggu,” ujar Respati.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tetap diminta menjalankan tugas secara maksimal, terutama pada sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan kepuasan masyarakat, pelayanan masyarakat tidak ada yang terganggu sedikit pun. Dan mari kita sama-sama menjaga hemat energi demi kelancaran pekerjaan kita semuanya,” lanjutnya.
Pemkot Surakarta juga mendorong penggunaan energi secara lebih bijak, baik dalam pemakaian kendaraan dinas, konsumsi bahan bakar, maupun penggunaan listrik di lingkungan pemerintahan.
Respati menegaskan bahwa langkah efisiensi bukan berarti mengurangi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas meskipun terjadi penyesuaian harga BBM.
“Prinsipnya, pemerintah harus tetap hadir. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini kami sikapi dengan langkah efisiensi, bukan dengan mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Redaktur : Silvia Agnes
