LINGKARSOLO, SURAKARTA – Persoalan pengelolaan sampah di Jawa Tengah masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dari total produksi sampah yang mencapai sekitar 17.300 ton per hari, tingkat penanganannya baru berada di kisaran 27 persen. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem open dumping di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan perlunya percepatan perbaikan sistem pengelolaan sampah, termasuk di Kota Surakarta. Pemerintah menargetkan pada 2026 mendatang tidak ada lagi TPA dengan metode open dumping, sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional pengelolaan sampah di atas 60 persen.
Dalam kunjungannya ke TPA Putri Cempo, Surakarta, belum lama ini, Hanif menyoroti langsung kondisi Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menyebut, proyek yang diharapkan menjadi solusi pengolahan sampah modern tersebut justru masih menghadapi berbagai kendala sejak awal dioperasikan.
“Sejak dioperasionalkan sampai hari ini tidak efektif operasionalnya,” ujar Hanif saat memberikan keterangan.
Ia menjelaskan, PSEL Putri Cempo sebenarnya dirancang untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Surakarta. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan teknis dan operasional muncul sehingga target awal belum tercapai secara maksimal.
Berbeda dengan proyek serupa di daerah lain, PSEL ini menggunakan sistem gasifikasi. Artinya, sampah tidak langsung dibakar, melainkan melalui proses tertentu terlebih dahulu. Selain itu, kapasitas pengolahan sampah yang kurang dari seribu ton per hari juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengoperasiannya.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah tegas dengan merencanakan audit menyeluruh. Audit ini akan fokus pada aspek financial appraisal serta kelayakan operasional proyek.
“Kami akan melakukan audit terkait kelayakan operasional dari PSEL ini, termasuk dari sisi finansialnya,” kata Hanif.
Audit akan dilakukan bersama Pemerintah Kota Surakarta dan pihak pengelola untuk memastikan sejauh mana tingkat optimalisasi yang bisa dicapai. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan proyek.
“Kalau masih bisa diselamatkan, kita optimalisasi. Tapi kita tunggu dulu hasil appraisal agar keputusannya tepat,” tegasnya.
Di sisi lain, Hanif juga menekankan pentingnya penanganan sampah dari hulu. Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada teknologi seperti PSEL, tetapi juga mulai dari tingkat rumah tangga.
“Tanpa menunggu PSEL operasional, kepala dinas harus turun ke masyarakat untuk mendorong pemilahan sampah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah sederhana seperti pemisahan sampah organik dan anorganik bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara masif. Terlebih di wilayah Jawa Tengah yang masih memiliki lahan cukup luas untuk pengolahan sampah organik.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan setiap proyek pengelolaan sampah berjalan efektif. Sekaligus mendorong daerah untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Redaktur : Silvia Agnes
